Sekolah kita yang gagal tumbuh

 ADA satu momen dalam sejarah modern ketika pendidikan berhenti menjadi “jalan pembebasan”, dan pelan-pelan malah berubah jadi teknik penjinakan. Perubahan itu tidak berlangsung secara kebetulan, melainkan didesain sedemikian rupa.

Pada awal abad ke-20, ketika industri membutuhkan tenaga kerja yang patuh, tepat waktu, dan tidak banyak bertanya, lahirlah gagasan bahwa sekolah harus menghasilkan manusia yang “siap pakai.” Di titik inilah filantropi bertopeng kemajuan mulai bekerja.

Secara filosofis, John D. Rockefeller memang tidak turut menciptakan sekolah, tetapi ia ikut serta membentuk wataknya melalui General Education Board—yang didanai jutaan dolar guna mereformasi dunia pendidikan.

Penasihatnya, Frederick T. Gates, menyatakan bahwa tujuannya adalah menciptakan pekerja yang efisien, bukan pemikir independen.

Dana besar digelontorkan bukan untuk menggembleng manusia supaya merdeka, melainkan manusia yang sesuai kebutuhan sistem industri.

Maka pendidikan tidak lagi bertanya tentang makna hidup, tetapi tentang efisiensi. Bukan tentang kebijaksanaan, tetapi tentang keterampilan yang bisa dijual. Sekolah pun menjadi ruang transisi dari manusia utuh, menjadi sekadar fungsi ekonomi belaka.

Dalam logika semacam ini, pertanyaan filosofis jelas merupakan gangguan. Keraguan eksistensial adalah pemborosan waktu.

Mereka tak butuh manusia yang mencari kebenaran, tapi individu yang bisa mengikuti instruksi, menghormati hierarki, dan bekerja dalam ritme mesin.

Maka kurikulum pun disusun seperti jalur produksi yang seragam, terstandarisasi, dan mudah diawasi. Jiwa anak didik diperlakukan seperti bahan mentah yang harus dibentuk, bukan misteri yang harus ditemani.

Model pendidikan semacam ini memang tidak jahat secara kasat mata. Ia rapi, terukur, dan tampak rasional. Namun, justru di situlah bahayanya.

Ia tidak “membunuh” dengan kekerasan, melainkan dengan kebiasaan. Anak-anak belajar duduk diam berjam-jam, bukan untuk merenung, tetapi untuk taat.

Mereka diajari menjawab, bukan bertanya. Lulus bukan karena mengerti, tetapi karena patuh pada format yang telah ditentukan.

Dulu, filsafat pernah menjadi jantung pendidikan. Plato berbicara tentang paideia sebagai pembentukan jiwa. Tradisi Islam menjadikan ilmu sebagai jalan mendekat kepada Tuhan. 

Namun, dalam pendidikan-industri, jiwa adalah variabel yang tidak relevan. Mereka menghitung hasil, yang berupa nilai, sertifikat, dan tentu saja produktivitas.

Maka ijazah alhasil menggantikan hikmah, dan keberhasilan diukur bukan dari kedalaman, melainkan dari kesesuaian.

Pendidikan, dalam kerangka ini, adalah investasi sosial demi menjaga stabilitas ekonomi. Sekolah menjadi alat reproduksi sistem, bukan ruang kritik terhadapnya.

Kita bisa melihat akibatnya hingga hari ini. Banyak manusia dewasa yang cakap secara teknis, tetapi miskin orientasi hidup.

Mereka tahu cara bekerja, cakap dengan keahliannya, tetapi tidak tahu mengapa hidup di dunia. Mereka patuh pada sistem yang menyiksanya, dan kemudian merasa bersalah ketika gagal menyesuaikan diri.

Kegelisahan eksistensial dianggap gangguan psikologis, bukan tanda jiwa yang masih menggeliat.

Esai ini bukan nostalgia romantik tentang masa lalu, melainkan seruan untuk menyadari bahwa pendidikan sejatinya selalu politis. Ia bukan hanya membentuk kemampuan, tetapi cara kita memandang dunia.

Ketika pendidikan dibiayai dan diarahkan oleh kepentingan kekuasaan ekonomi, ia akan cenderung “mencetak” manusia yang aman bagi sistem, bukan manusia yang jujur pada nuraninya.

Tanpa perlu dijelaskan, gambaran itu sudah cukup menjadi cermin. Ia memantulkan wajah pendidikan modern yang telah terlalu lama kita terima sebagai keniscayaan.

Pertanyaannya bukan apakah kita membenci sekolah, melainkan apakah kita masih berani membayangkan bentuk pendidikan yang lain?

Pendidikan yang tidak takut pada pertanyaan, tidak alergi pada kegelisahan, dan tidak menjadikan manusia sekadar roda dalam mesin sejarah.

Sebab di titik ketika pendidikan sepenuhnya berhasil menurut ukuran sistem, di sanalah kemanusiaan mulai mati suri.

Ironisnya, sekolah modern tidak (belum) runtuh. Malah justru berdiri semakin megah, semakin canggih, semakin penuh jargon. 

Namun, seperti pohon yang disuntik pupuk kimia berlebihan, ia tinggi tanpa akar yang kuat, rimbun tanpa buah. Di sinilah kegagalan itu bekerja. Bukan kegagalan administratif, melainkan kegagalan tumbuh sebagai ruang pematangan manusia.

Secara global, sekolah hari ini senyatanya berada dalam paradoks. Di satu sisi, dunia berbicara tentang berpikir kritis, kreativitas, dan keahlian abad-21. Di sisi lain, ruang kelas justru semakin dikendalikan oleh standar, tes, dan algoritma.

Anak-anak diawasi bukan hanya oleh guru, tetapi oleh sistem penilaian digital, pemeringkat global, dan indikator kinerja yang tak pernah bertanya; apakah jiwa mereka masih bernapas. Sekolah berubah jadi laboratorium kepatuhan yang dibungkus bahasa inovasi.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan logis dari pendidikan industri yang diwariskan sejak awal abad ke-20—pendidikan yang dipengaruhi kepentingan kapital besar.

Hari ini, pabrik itu tidak lagi berasap, tetapi berbentuk pelantar. Anak-anak tidak lagi diseragamkan hanya lewat pakaian, melainkan lewat kurikulum global dan standar kognitif yang keseragamannya lintas budaya.

Di banyak negara maju, krisis pendidikan ditandai oleh meningkatnya kecemasan, depresi, dan kelelahan mental pada siswa.

Mereka berprestasi, tetapi dibekap kehampaan pemaknaan. Mereka unggul secara statistik, tetapi kehilangan arah hidup.

Sekolah berhasil mencetak kompetitor, tapi gagal menumbuhkan manusia. Pertanyaan “siapa aku?” tenggelam oleh tuntutan, “berapa nilaimu?”

Indonesia juga tidak berada di luar arus ini. Kita hanya mengalaminya dengan wajah lokal.

Menurut survei nasional pertama tentang kesehatan mental remaja (I-NAMHS), satu dari tiga remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir, dengan prevalensi depresi mencapai 5,1 persen, dan gangguan emosional mental hingga 9,8 persen.

Sekolah kita rajin berganti kurikulum, tetapi jarang mengubah paradigma. Merdeka Belajar, misalnya, nyaris berhenti sebagai slogan administratif, bukan pembebasan epistemik.

Anak tetap dituntut patuh pada sistem nilai, bukan diajak membangun kesadaran. Guru dibebani laporan, bukan diberi ruang menjadi pendamping jiwa-jiwa yang gelisah.

Sementara pada saat yang sama, sekolah di Indonesia juga mewarisi trauma kolonial yang belum selesai.

Pendidikan sejak lama dipakai sebagai alat seleksi sosial: siapa yang layak naik kelas, dan siapa yang layak naik status.

Akibatnya, sekolah tidak tumbuh sebagai taman pengetahuan, tetapi sebagai tangga sosial yang licin. Anak diajari bersaing sejak dini, tetapi tidak diajari berdamai dengan diri sendiri.

Fenomena bimbingan belajar yang menjamur, obsesinya pada ujian, dan ketakutan berlebihan akan “tertinggal” angkatan, menunjukkan satu hal: sekolah tidak lagi dipercaya sebagai ruang tumbuh, melainkan sebagai arena seleksi.

Orang tua cemas bukan karena anaknya tidak bijak, tetapi karena tidak kompetitif. Pendidikan pun bergeser dari pembentukan manusia menjadi manajemen kecemasan kolektif.

Mirisnya, pada era ketika informasi begitu mudah diakses, sekolah justru semakin kehilangan otoritas moral dan intelektualnya.

Anak-anak lebih banyak belajar dari internet, tetapi sekolah tetap menuntut mereka berpura-pura tidak tahu. Alih-alih menjadi ruang dialog, sekolah sering berubah jadi ritual kepatuhan: hadir, duduk, diam, lulus.